INFO
  • Informasi, masukan, komentar atas penyusunan dokumen perencanaan dapat disampaikan melalui twitter @bappedasemarang
  • Musrenbang RKPD Tahun 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 Maret 2019

Tupoksi

access_time08:49 - 17/07/2012 personAdmin folder_open Kota Semarang

WALIKOTA  SEMARANG

 

PERATURAN  WALIKOTA  SEMARANG

 

NOMOR  43 TAHUN 2008

 

TENTANG

 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA SEMARANG

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA  SEMARANG,

 

Menimbang : a.       bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Peraturan daerah dimaksud, maka perlu segera menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
b.      bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.Mengingat:1.      Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 2.      Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3.      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4.      Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 5.      Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 6.      Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7.      Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8.      Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9.      Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 10.  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8); 11.  Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun           2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23).    

MEMUTUSKAN    :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG.
    BAB I KETENTUAN  UMUM Pasal  1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan   : 1.      Daerah adalah Kota Semarang. 2.      Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3.      Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang. 4.      Walikota adalah Walikota Semarang. 5.      Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang. 6.      Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. 7.      Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. 8.      Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9.      Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 10.  Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Bappeda.   ORGANISASI Pasal  2 (1)     Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari   : a.         Kepala Badan; b.         Sekretariat, terdiri dari : 1)        Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2)        Sub Bagian Keuangan; 3)        Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian c.         Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : 1)        Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; 2)        Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; d.        Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari : 1)        Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha; 2)        Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi. e.         Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri dari : 1)        Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup; 2)        Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur. f.          Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari : 1)        Sub Bidang Pengendalian; 2)        Sub Bidang Statistik. g.         Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari : 1)        Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik Sosial dan Budaya; 2)        Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah h.         Kelompok Jabatan Fungsional.         BAB II PENJABARAN  TUGAS  DAN  FUNGSI Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal  3 Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.     Pasal  4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Bappeda mempunyai fungsi : a.       Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b.      Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; c.       Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah; d.      Penyusunan rencana program di bidang perencanaan pembangunan daerah; e.       penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan; f.       Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan   pelaku pembangunan. g.      Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah  secara makro;. h.      Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau nono perijinan di bidang perencanaan pembangunan daerah ; i.        Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda; j.        Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; k.      Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda; l.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.   Bagian  Kedua Kepala Badan Pasal  5 Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4.   Bagian  Ketiga Sekretariat Pasal  6 Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasian, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.   Pasal  7 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi : a.       Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian; b.      Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian; c.       Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; d.      Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; e.       Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bappeda; f.       Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda; g.      Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; h.      Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kesekretariatan; Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; i.        Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; j.        Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, Bidang Pengendalian dan Statistik, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan; k.      Pelaksanaan pengelolaan administrasi perencanaan pembangunan daerah; l.        Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas;; m.    Penghimpunan hasil data dan informasi Bappeda; n.      Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat; o.      Penyusunan laporan kinerja program Kesekretariatan; p.      Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya   Pasal  8 (1)    Sekretariat, terdiri dari : a).       Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b).      Sub Bagian Keuangan; c).       Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. (2)    Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.   Pasal  9 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas  :   a.              Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi; b.             Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi; c.              Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi; d.             Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Bappeda; e.              Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Bappeda; f.              Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum Bappeda; g.             Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Bappeda; h.             Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan dan evaluasi; i.               Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi; j.               Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan Evaluasi; k.             Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; l.               Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; m.           Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya   Pasal  10 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a.              Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; b.             Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan; c.              Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; d.             Menyiapkan bahan usulan perencanaan anggaran Bappeda; e.              Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran; f.              Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan; g.             Menyiapkan bahan penyusunan laboran realisasi anggaran Bappeda; h.             Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan; i.               Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan; j.               Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; k.             Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan; l.               Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; m.           Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal  11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas  : a.              Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; b.             Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian; c.              Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; d.             Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; e.              Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor; f.              Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan; g.             Menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan hasil data dan informasi Bappeda; h.             Menyiapkan bahan dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah; i.               Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian; j.               Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian; k.             Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian; l.               Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; m.           Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; n.             Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; o.             Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.   Bagian  Keempat Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Pasal  12 Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan pemerintahan dan sosial budaya Pasal  13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi : a.       Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pemerintahan dan sosial dan budaya; b.      Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; c.       Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; d.      Pelaksanaan  pelayanan administrasif perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjang di bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; e.       Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; f.       Penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; g.      Penyajian data dan informasi di bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; h.      Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; i.        Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pemerintahan dan perencanaan sosial dan budaya; j.        Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial  Budaya; k.      Penyusunan laporan kinerja program Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya; l.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. Pasal  14 (1)      Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya , terdiri dari   : a.       Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan ; b.      Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya (2)      Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.   Pasal  15 Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai tugas : a.       Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pemerintahan, yng meliputi bidang hukum, tata pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, humas, kesbangpol dan linmas, kepegawaian  daerah, inspektorat, organisasi, umum dan protokol, perlengkapan, rumah tangga dan santel, pengelolaan keuangan dan asset daerah, perpustakaan dan arsip daerah, sekretariat DPRD, pelayanan perijinan, kependudukan dan pencatatan sipil, satpol PP, diklat serta kecamatan dan kelurahan. b.      Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan pemerintahan; c.       Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan pemerintahan; d.      Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan pemerintahan; e.       Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pemerintahan; f.       Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; g.      Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; h.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  16 Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas :   a.          Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan sosial dan budaya yang meliputi bidang kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penanggulangan bencana, penanganan narkoba ; b.         Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan sosial budaya; c.         Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan sosial dan budaya; d.        Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan sosial dan budaya; e.         Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan sosial dan budaya; f.          Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; g.         Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; h.         Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.   Bagian  Kelima Bidang Perencanaan Perekonomian Pasal  17 Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi.   Pasal  18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai fungsi : a.             Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi ; b.            Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; c.             Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; d.            Pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka panjng dibidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; e.             Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; f.             Penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; g.            Penyajian data dan informasi di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; h.            Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; i.              Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi produksi; j.              Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang  Perekonomian; k.            Penyusunan laporan kinerja program Bidang Perencanaan  Perekonomian; l.              Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  19 (1)      Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari   : a.       Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha; b.      Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi. (2)      Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.       Pasal  20 Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas : a.             Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan dunia usaha, yang meliputi bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan, koperasi , usaha mikro, kecil dan menengah, kebudayaan dan pariwisata, penanaman modal dan pemberdayaan BUMD; b.            Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha; c.             Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha; d.            Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi dibidang pengembangan dunia usaha; e.             Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha; f.             Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan dunia usaha; g.            Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran  Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha; h.            Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha; i.              Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan bidang tugasnya.         Pasal  21 Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi, terdiri dari : a.       Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan ekonomi produksi, yang meliputi bidang pertanian, kelautan dan perikanan, pasar, serta ketahanan pangan;. b.      Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang perencanaan pengembangan ekonomi produksi; c.       Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan pengembangan ekonomi produksi; d.      Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan pengembangan ekonomi produksi; e.       Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan pengembangan ekonomi produksi; f.       Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan ekonomi produksi; g.      Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi; h.      Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi; i.        Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan bidang.     Bagian  Keenam Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Pasal  22 Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang  perencanaan ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur. Pasal  23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur mempunyai fungsi : a.             Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur; b.            Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur; c.             Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup serta pengembangan infrastruktur; d.            Pelaksanaan, pelayanan administrasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjng di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup dan perencanaan pengembangan infrastruktur; e.             Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup dan perencanaan pengembangan infrastruktur; f.             Penyusunan kerangka rencana pembiayaan pembangunan daerah bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup dan perencanaan pengembangan infrastruktur; g.            Penyusunan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan; h.            Penyusunan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan; i.              Penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan; j.              Penyusunan kebijakan dan perencanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh andalan, perbatasan dan pesisir; k.            Penyajian data dan informasi di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup dan perencanaan pengembangan infrastruktur; l.              Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup dan perencanaan pengembangan infrastruktur; m.          Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup dan perencanaan pengembangan infrastruktur; n.            Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; o.            Penyusunan laporan kinerja program Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur; p.            Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  24 (1)      Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri dari   : c.       Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup ; d.      Sug Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur. (2)      Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur. Pasal  25 Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas : a.       Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup, yang meliputi bidang tata kota dan perumahan, kebersihan dan pertamanan, penerangan jalan dan pengelolaan reklame serta lingkungan hidup ; b.      Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup; c.       Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup ; d.      Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup; e.       Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang dan lingkungan hidup; f.       Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup ; g.      Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup ; h.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  26 Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas : a.         Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur, yang meliputi bidang kebakaran, perhubungan, komunikasi dan informatika, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral, pengolahan data elektronik ; b.        Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur ; c.         Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, bahan pelayanan administrasi perencanaan, bahan kerangka rencana pembiayaan dan bahan penyajian data dan informasi di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur ; d.        Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengendalian di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur ; e.         Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pengembangan infrastruktur ; f.         Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Perencanaan pengembangan infrastruktur ; g.        Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran Sub Bidang Perencanaan pengembangan infrastruktur ; h.        Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur sesuai dengan bidang tugasnya.     Bagian  Ketujuh Bidang Pengendalian dan Statistik Pasal  27 Bidang Pengendalian dan Statistik mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pengendalian dan Statistik.   Pasal  28 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Bidang Pengendalian dan Statistik mempunyai fungsi : a.       Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan statistik; b.      Penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran bidang pengendalian dan statistik; c.       Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan statistik; d.      Pelaksanaan pelayanan administratif perencanaan pembangunan daerah tahunan, pembangunan daerah jangka menengah dan pembangunan daerah jangka panjang di bidang pengendalian dan statistik; e.       Pelaksanaan fasilitasi pengendalian dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan daerah; f.       Pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik; g.      Penyajian data dan informasi di bidang pengendalian dan statistik; h.      Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kegiatan pengendalian dan statistik; i.        Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan statistik; j.        Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Pengendalian dan Statistik; k.      Penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian dan Statistik; l.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  29 (1)         Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari   : a.          Sub Bidang Pengendalian ; b.         Sub Bidang Statistik (2)         Masing-masing Sub Bidangi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik.   Pasal  30 Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas : a.       Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian; b.      Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan  rencana kerja anggaran di bidang pengendalian; c.       Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian; d.      Menyiapkan bahan fasilitasi bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah; e.       Menyiapkan bahan fasilitasi bidang evaluasi perencanaan pembangunan daerah; f.       Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan di bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah; g.      Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang pengendalian; h.      Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian; i.        Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Pengendalian; j.        Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran Sub Bidang Pengendalian; k.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  31 Sub Bidang Statistik mempunyai tugas : a.       Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik. b.      Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang statistik; c.       Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang statistik; d.      Menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; e.       Menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar; f.       Menyiapkan bahan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus; g.      Menyiapkan bahan pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat daerah di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat; h.      Menyiapkan bahan pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi; i.        Menyiapkan bahan penyelenggaraan statistik sektoral; j.        Menyiapkan bahan pengembangan jejaring statistik khusus; k.      Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang statistik; l.        Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang statistik; m.    Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik ; n.      Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Statistik; o.      Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja anggaran Sub Bidang Statistik; p.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Statistik sesuai dengan bidang tugasnya.     Bagian  Kedelapan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pasal  32 Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah.     Pasal  33 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 32, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a.       Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah; b.      Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah; c.       Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah; d.      Pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya, tata ruang serta sarana dan prasarana wilayah; e.       Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya tata ruang serta sarana dan prasarana wilayah; f.       Pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya, tata ruang serta sarana dan prasarana wilayah; g.      Penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah; h.      Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah; i.        Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya dan penelitian dan pengembangan tata ruang serta sarana prasarana wilayah; j.        Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan; k.      Penyusunan laporan kinerja program Bidang Penelitian dan Pengembangan; l.        Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.   Pasal  34 (1)         Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari   : a.          Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Sosial dan Budaya; b.         Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah. (2)         Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.   Pasal  35 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Sosial dan Budaya mempunyai tugas .: a.             Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya; b.            Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya; c.             Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya; d.            Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pemerintahan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, kebudayaan dan pariwisata, penanaman modal dan pemberdayaan BUMD, pertanian, kelautan dan perikanan, pasar, ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial, pemuda dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset daerah, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penanggulangan bencana, penanganan narkoba; e.             Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, pemerintahan, perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, kebudayaan dan pariwisata, penanaman modal dan pemberdayaan BUMD, pertanian, kelautan dan perikanan, pasar, ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial pemuda dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset daerah, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penanggulangan bencana, penanganan narkoba; f.             Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, kebudayaan dan pariwisata, penanaman modal dan pemberdayaan BUMD, pertanian, kelautan dan perikanan, pasar, ketahanan pangan, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial pemuda dan olahraga, kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan aset daerah, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penanggulangan bencana, penanganan narkoba; g.            Menyiapkan bahan peyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya. h.            Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian  di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya; i.              Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial dan budaya; j.              Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Sosial dan Budaya; k.            Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik, Sosial dan Budaya; l.              Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya   Pasal  36 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah mempunyai tugas : a.          Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan tata ruang dan sarana prasarana wilayah. b.         Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penelitian dan pengembangan tata ruang dan sarana prasarana wilayah; c.          Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan bidang tata kota dan permukiman, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, lingkungan hidup, kebakaran, perhubungan, komunikasi dan informatika, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral, pengolahan data elektronik; d.         Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang tata kota dan permukiman, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, lingkungan hidup, kebakaran, perhubungan, komunikasi dan informatika, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral, pengolahan data elektronik; e.          Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan administratif penelitian dan pengembangan bidang tata kota dan permukiman, pertamanan dan pemakaman, kebersihan, lingkungan hidup, kebakaran, perhubungan, komunikasi dan informatika, bina marga, pengelolaan sumber daya air dan energi sumber daya mineral, pengolahan data elektronik; f.          Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang penelitian dan pengembangan tata ruang dan sarana prasarana wilayah; g.         Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian  di bidang penelitian dan pengembangan tata ruang dan sarana prasarana wilayah; h.         Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan tata ruang dan sarana prasarana wilayah; i.           Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah; j.           Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah; k.         Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.   BAB III KELOMPOK  JABATAN  FUNGSIONAL Pasal  37 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.   Pasal  38 (1)      Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 37, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2)      Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan (3)      Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4)      Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.   BAB IV

KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  39 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Semarang Nomor 061.1/ 189 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40 Tahun 2001 Seri D Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.   Pasal  40 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.        
Ditetapkan di     Semarang
pada  tanggal    24 Desember 2008

WALIKOTA   SEMARANG,

H.  SUKAWI  SUTARIP