INFO
  • MUSRENBANG RKPD TAHUN 2018 AKAN DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 20 DAN 21 MARET 2017
  • Informasi, masukan, komentar atas penyusunan dokumen perencanaan dapat disampaikan melalui twitter @bappedasemarang

KAJIAN TINGKAT PARTISIPATIF DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG YANG INKLUSIF Studi Kasus : Penyusunan Draft Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal-RPJMD) Kot

access_time11:21 - 06/04/2017 personAdmin Web folder_open Berita, Jurnal RIPTEK, Penelitian, Kota Semarang, Litbang-Monev

Meskipun perencanaan pembangunan secara inklusif baik telah diamanatkan sedemikian rupa di berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai daerah di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pembangunan, diantaranya kemiskinan, ketimpangan wilayah, degradasi lingkungan hingga berujung pada berkurangnya kelayakhunian suatu daerah. Kondisi yang demikian memperjelas bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia belum bersifat inklusif. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah melaksanakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah periode 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota Semarang kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga program pembangunan. Sebagai Walikota Semarang terpilih, Hendrar Prihadi membangun slogan “Bergerak Bersama Membangun Semarang” yang harapannya selama lima tahun mendatang, pembangunan Kota Semarang yang inklusif dapat tewujud dengan dukungan dari seluruh pelaku pembangunan. Pada saat yang bersamaan, Kota Semarang juga sedang menyusun Strategi Ketahanan Kota Semarang (City Resilience Strategy) yang diinisiasi oleh kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dengan 100 Resilient Cities (100 RC) dibantu dengan stakeholder lain seperti Mercy Corps Indonesia dan Initiatives for Urban Climate Change and Environment (IUCCE). Dalam kerangka kerjanya, penyusunan CRS Kota Semarang bersifat inklusif. Proses perencanaan yang inklusif merupakan sebuah proses pengambilan keputusan partisipatif yang kredibel dengan tujuan mencapai pembangunan yang inklusif. Dari penjelasan tersebut, “partisipatif” menjadi kunci utama yang mengindikasikan adanya konsep inklusifitas dalam proses perencanaan pembangunan. Tulisan ini mendiskusikan sejauh apa tingkat partisipatif stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Semarang. Adapun rencana pembangunan yang dimaksud adalah RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dan City Resilience Strategy (CRS). Kajian mengenai tingkat partisipatif stakeholder dalam tulisan ini ditujukan untuk mengkaji 1)Kehadiran stakeholder dalam pertemuan, 2)Keaktifan stakeholder dalam memberikan input, saran dan masukan, dan 3)Keterlibatan stakeholder dalam menyusun concept plan. Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang mendeskripsikan hasil skoring masing-masing kriteria yang dikelompokkan kedalam tingkat dan tipologi partisipasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan untuk kasus RPJMD Kota Semarang 2016-202, hingga tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Semarang 2016-2021 berjalan kurang inklusif karena secara keseluruhan tipologi partisipasinya masih masuk kategori tokenism. Khususnya pada tingkat keterlibatan stakeholder dalam penyusunan konsep rencana. Hal ini ditunjukkan dengan nilai skor yang hanya mencapai 16 dan masuk kategori manipulation. Sedangkan pada kasus penyusunan CRS, sudah cukup inklusif dilihat dari hasil keseluruhan, tipologi partisipasi sudah berada dalam kategori citizen power. Selanjutnya Silahkan download disini -----------> /packages/upload/kcfinder/upload/files/9.%20KAJIAN%20TINGKAT%20PARTISIPATIF.pdf


Sumber : Kajian Tingkat Partisipatif dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Semarang yang Inklusif (Helmia A.F & Mega Anggraeni)